Beranda Daerah Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bone, Minta Gubernur Sulsel Cabut IUP PT Emporium...

Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bone, Minta Gubernur Sulsel Cabut IUP PT Emporium Bukit Marema

379
0
BERBAGI

Makassar — (CompleteNews.Id).

Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bone, lakukan Demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Senin (14/12/20).

Demonstrasi tersebut memprotes kehadiran PT. Emporium Bukit Marmer di Desa Bulusirua dan Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

Masyarakat Desa Bulusirua dan Desa Bontojai Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, sangat resah akibat ancaman dari kerusakan lingkungan, yang akan terjadi akibat penambangan tersebut.

Ironisnya. Pemerintah Kecamatan Bontocani seakan-akan tutup mata, tidak mengetahui adanya Pertambangan, yang memberikan ancaman terhadap dampak lingkungan yang serius bagi masyarakat.

Saat ini pertambangan telah memasuki tahap eksplorasi, namun pihak Perusahaan belum pernah melakukan konsultasi publik yang bermakna.

Menurut Masyarakat dan Mahasiswa yang melakukan Demo. Pertambangan yang dilakukan akan menebang pohon-pohon yang ada disekitarnya, hal ini akan mengancam terjadinya longsor, banjir, kekeringan, dan organisme yang hidup di daerah tersebut akan berpindah tempat atau bahkan mati.

Selain itu. Timbulnya gangguan berupa polusi udara, pencemaran air oleh bahan-bahan yang beracun, terganggunya keamanan dan kesehatan masyarakat. Kebisingan dan juga rusaknya jalan, akibat sering dilewati kendaraan bermuatan besar.

Pencemaran air yang akan berdampak langsung pada lahan pertanian masyarakat, tekhusus di Desa Langi, Desa Bontojai dan Desa Bulusirua. Kecamatan Bontocani, dan Desa Sanrego Kecamatan Kahu.

Masyarakat di Desa Langi memiliki lahan perkebunan cabai, persawahan, dan tambak yang menjadikan air sungai sebagai tumpuhannya dan Desa Sanrego memiliki juga lahan persawahan.

Hal ini mengancam kerugian ekonomi masyarakat yang akan terdampak dari limbah pertambangan. Ini perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Berdasarkan kajian pada RT-RW Kabupaten Bone, Kecamatan Bontocani merupakan Wilayah rawan longsor, yang dijelaskan pada pasal 34 ayat 4.

Ini menjadi sumber ke khawatiran masyarakat, sebab ancaman kerusakan lingkungan, akan berakibat pada bencana alam (Longsor, red).

Kawasan Bontocani merupakan merupakan kawasan, yang memberikan perlindungan kepada kawasan yang ada di bawahnya, karena merupakan kawasan resapan air. Sesuai dengan RT-RW Kabupaten Bone, Pasal 31 ayat 2.

Pada saat konsultasi publik yang dilakukan oleh pihak Perusahaan, hanya satu Desa yang dilibatkan, padahal lokasi pertambangan berdampak pada dua Desa, yaitu Desa Bulusirua dengan Desa Bontojai.

Ini menunjukkan bahwa hasil dari konsultasi publik yang dilakukan tidak bermakna, apalagi lokasi Kecamatan Bontocani bukan merupakan lokasi pertambangan jenis batuan (Marmer, red).

Oleh karena itu, berdasarkan potensi kerusakan lingkungan, yang mengancam kehidupan masyarakat Kecamatan Bontocani. Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa turun ke jalan di bawah jembatan Fly over. Usai menyatakan aspirasinya didepan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumihardjo.

“Kami meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mencabut izin tambang di Kecamatan Bonto Cani dan juga meminta pemerintah kabupaten Bone agar kiranya mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat umum”, teriak Andi Suardi saat berorasi, di depan Kantor Gubernur Sulsel.

Aliansi ini meminta gubernur Sulsel cabut izin IUP, PT Emporium Bukit Marema dan mengecam Pemda Bone yang memberi izin kepada perusahaan yang di duga ilegal dan merusak potensi cagar budaya. (*/rz/km).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here