Beranda Daerah Gerakan Solidaritas Anti Korupsi (Gasak), Unjuk Rasa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Gerakan Solidaritas Anti Korupsi (Gasak), Unjuk Rasa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

195
0
BERBAGI

Makassar — (CompleteNews.Id).

Gerakan Solidaritas Anti Korupsi (Gasak) lakukan aksi unjuk rasa, di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (21/9/20).

Gasak bersama 38 organisasi lain dengan estimasi 150 orang mendatangi Kejati Sulsel, untuk mengecam segala bentuk tindakan “penyimpangan dan pelanggaran” kepada sejumlah oknum-oknum penyelenggara dan pelaksana proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Barru, yang dibiayai oleh Anggaran APBD tahun 2020.

Saat lakukan orasi, Asrul Arifuddin (Koordinator Harian Mimbar, red.) menyampaikan.

“Diminta Kepada Kejati Sulsel mengusut dan melakukan penyelidikan, terkait dugaan penyimpangan dan pelanggaran yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum, dalam pembangunan Tanggul Pantai Sumpang Binangae Kabupaten Barru. Tahun Anggaran 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp 38.562,- Miliar.” teriak Asrul, dengan suara lantang.

“Bentuk tindakan dimaksud adalah melakukan pelaksanaan kegiatan, yang diduga tidak sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang undangan dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan, yang telah di tetapkan dalam kontrak. Sehingga dengan perbuatan ini telah melanggar perjanjian dan fakta integritas yang ditandatangani bersama,” kata Asrul, lewat Toa pengeras suaranya.

Dalam orasi itu, Asrul mendesak pihak Kejati Sulsel, agar melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab Barru. Untuk segera melakukan pengawasan ketat dan berkoordinasi dengan pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengguna Anggaran (PA), agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku demi menghindari potensi kerugian negara.

“Meminta kepada pihak pengelola KPA, PA dalam hal ini Kepala Dinas PU dan Bupati Barru melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera mengevaluasi kinerja kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas di lokasi proyek dimaksud,” ucap Asrul.

“Jika terbukti terjadi pelanggaran tekhnis dalam proyek tersebut, agar kiranya dihentikan sementara demi menghindari semakin besarnya dampak kerugian negara,” harapnya.

Kepada pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), PPK, KPA dan PA. Asrul minta, agar menghindari penerimaan gratifikasi dari pihak pelaksana kegiatan, atau oknum tertentu demi memperkaya diri sendiri. Karena hal ini akan berimbas pada kualitas proyek yang dihasilkan.

“Pemberian gratifikasi atau sejenis fee yang tidak tercatat tidak dibenarkan, karena tidak tercantum di dalam pos anggaran RAB,” jelas Asrul.

“Pihak kontraktor pelaksana diharapkan memberdayakan warga lokal dalam rekrutmen tenaga kerja, dan meminta pihak Kejati Sulsel agar mengambil langkah tegas demi terciptanya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tandas Asrul, mengakhiri orasinya didepan Kejati Sulsel. (*/fc).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here