Makassar – (CompleteNews.Id).
Terkait Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menggelar Diskusi Media dengan tema “Kupas Tuntas Hak Angket DPRD Sulsel”.
Diskusi tersebut berlangsung alot bertempat, di Hotel Trisula Makassar, Minggu (7/7/19). kemarin.
Musaddaq, Direktur Kopel Sulawesi Selatan, sebagai moderator pada Diskusi itu. dan sebahai pembicara adalah, Direktur Kopel Indonesia Syamsuddin Alamsyah, Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad, dan Wakil Direktur Kopel Herman.
Direktur Kopel Indonesia Syamsuddin Alamsyah, menyebut, Hak Angket DPRD Sulsel berbahaya jika tidak tercapai.
“Di DPRD Sulsel sesuai pantauan Kopel, ada tim khusus yang kita bentuk. Target 60 hari waktu yang dikejar, dan ini berbahaya kalau tidak tercapai” katanya.
“Rapat besok itu terbuka untuk umum. Anggota Pansus jangan dilihat dari banyak bicaranya, tapi berdasarkan kewenangannya” jelas Syamsuddin.
Syamsuddin menjelaskan, pasca rapat paripurna persetujuan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019, memasuki babak baru dengan terbentuknya Tim Pansus, yang beranggotakan 20 orang.
“Tim Pansus sudah mengusulkan akan mengundang pihak-pihak terkait, salah satunya Gubernur dan Wakil Gubernur” ucapnya.
Syamsuddin mengatakan, Hak Angket tersebut akan mempertanyakan kebijakan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, terkait kontroversi SK Wagub tentang pelantikan 193 pejabat, menajemen PNS dalam lingkup Pemprov Sulsel, dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu, Pencopotan pejabat tingkat tinggi pratama dan realisasi APBD tahun 2019, yang tidak terealisasi dengan baik.
“Kopel beserta masyarakat sipil yang konsen mengawal Hak Angket ini, tentu memberikan apresiasi atas keterbukaan rapat-rapat, yang dilaksanakan dan semua rapat-raat Pansus dapat diakses oleh publk” katanya.
Kopel juga berharap agar tim Pansus serius, mengungkap apa yang ada di balik tuduhan itu.
Menurut Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad, Hak Angket akan terjadi perdebatan panjang, kalau di dalamnya terjadi kepentingan politik.
“Ini pertama di sulsel, kenapa jadi krusial ? karena ada budaya kultur yang saling menghargai” kata Azhar melanjutkan.
“Tetapi ada juga kesan bahwa DPRD ini hanya bikin ulah, Anggota Dewan yang tidak terpilih bikin ulah. Kemudian ada juga kesan NA dengan wagub tdk baik hubungannya” tutup Azhar Arsyad, Ketua PKB Sulawesi Selatan. (*/Ps).
