Beranda Hukum Moh Maulana: Putusan Panwaslu Wajib Ditindak Lanjuti KPU Makassar.

Moh Maulana: Putusan Panwaslu Wajib Ditindak Lanjuti KPU Makassar.

388
0
BERBAGI

Makassar – (CompleteNews.Id). 

Panwas Kota Makassar, tidak hanya berhenti disidang pengambilan keputusan atas gugatan Danny Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti, atas KPU Makassar, tetapi Panwas akan mengawal putusan tersebut sampai KPU melakukan eksekusi.

“Kami tegaskan, hasil keputusan Panwas bukan rekomendasi, tetapi keputusan yang mengikat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, dan harus tindak lanjuti dan tidak ada upaya lain lagi, ” kata Humas Panwas Makassar, Moh. Maulana kepada wartawan, Senin 14/5/18.

Kemudian Maulana menegaskan,  KPU juga memahami mana sifatnya rekomendasi dan mana sifatnya mengikat, nah untuk keputusan yang Panwas keluarkan melalui sidang Sengketa pilkada Makassar antara DIAmi dan KPU Makassar, itu bersifat wajib dan mengikat untuk ditindak lanjuti oleh KPU Makassar paling lambat 3 hari sejak putusan diterima kedua belah pihak, Kata Maulana.

Keputusan Panwaslu yang mensahkan pasangan DIAmi sebagai peserta Pilkada sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan, artinya KPU Makassar sejauh pemahaman kami tidak diberikan sarana hukum lagi untuk melakukan upaya hukum.

Dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 135A, KPU tidak diberi ruang untuk menggugat keputusan Panwaslu ke Mahkamah Agung (MA). Begitupun dalam Peraturan MA (Perma) nomor 11 tahun 2016, tentang tata cara penyelesaikan sengketa TUN, pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, KPU juga tidak diberi ruang untuk menggugat ke Mahkama Agung (MA).

“Sifat putusannya wajib dan mengikat KPU Makassar, kami (Panwas) pada posisi mengawal pelaksanaan tindak lanjut putusan Panwas oleh KPU dan kami pastikan itu” kata Maulana, senin (14/5/18).

Keputusan Sidang Musyawarah Sengketa Pilkada Kota Makassar, Minggu 13 Mei 2018, memerintahkan KPU Makassar, membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU Makassar, yang sebelumnya menjadikan pasangan Munafri Arifuddin – Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), sebagai calon tunggal di Pilkada Makassar.

Majelis kemudian memerintahkan KPU Makassar, membuat SK baru, menjadikan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), ikut sebagai pasangan calon yang sah di Pilkada Makassar.

Berdasarkan hasil putusan Panwaslu Kota Makassar, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum. 

Pertama (1), mengenai legal standing pemohon dan termohon, dimana pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menggugat KPU, dan Panwas memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang diajukan oleh pemohon.

Kedua (2), tentang nebis in idem, objek gugatan pemohon tidak nebis karena, merupakan KTUN yang berbeda dari objek gugatan sebelumnya.

Ketiga (3), KPU keliru menafsirkan putusan PT TUN dan MA. baik dalam putusan PT TUN maupun putusan MA, tdk ada satupun dicktum putusan yg menyatakan Danny Pomanto, melanggar ketentuan pasal 71 ayat (3).

Keempat (4), pasangan DIAMI dalam sengketa di PT TUN dan MA, seharusnya dilibatkan. dan Majelis bisa berinisiatif untuk menghadirkan DIAmi, sebagai para pihak dalam sengketa di PT TUN, tetapi dalam pelaksanaannya, pasangan DIAmi tidak dilibatkan sama sekali.

Kuasa Hukum DIAmi, Zulkifli Hasanuddin “jika KPU tidak mengindahkan keputusan Panwaslu, maka ancaman pidana bisa dikenakan. Sesuai Pasal 44 Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017” ungkap Zulkifli.

“Putusan Panwaslu bersifat mengikat, artinya KPU wajib menjalankan amar putusan Panwaslu, dan bilamana KPU tidak segera mengeksekusi putusan Panwaslu, maka KPU dapat dikategorikan melanggar pasal 180 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada” ungkap Zulkifli Hasanuddin.

Setiap orang yang karena jabatannya, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Rahma Saiyed, Anggota  KPU Kota Makassar, meminta warga Makassar bersabar, Ia mengatakan “KPU Makassar, sementara melakukan konsultasi ke KPU Provinsi dan KPU RI. Sabar ya” katanya.   (*/Meti).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here