Beranda Hukum Nugroho Setiaji: Media sebagai mitra MA, dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan...

Nugroho Setiaji: Media sebagai mitra MA, dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan di Indonesia.

295
0
BERBAGI

Bogor – (CompleteNews.Id).

Upaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, Mahkamah Agung mengajak keterlibatan media massa, sebagai mitra MA untuk ikut mengawasi.

Seperti yang dikatakan Kepala Badan Pengawas MA Nugroho. Setiaji “MA mempunyai misi terwujud badan peradilan Indonesia yang agung. Berarti sekarang belum agung, masih berjuang ke sana. Dalam cetak biru MA tahun 2034 itu harus sudah terwujud” kata Nugroho Setiadji, dalam lokakarya media, di Pusdiklat MA, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baru baru ini.

Nugroho juga katakan, “Media sebagai mitra MA, dapat berperan melalui karya tulis jurnalistik, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan di Indonesia”.

MA bersama Dewan Pers didukung EU-UNDP Sustain melaksanakan lokakarya media dengan tema “Pembaruan sektor peradilan dan peran pers dalam mendukung peradilan yang transparan dan akuntabel” yang diikuti puluhan awak media, baik cetak dan elektronik .

Nugroho mengajak awak media mengenal lebih dekat tentang tugas dan fungsi MA. Lembaga ini terbentuk dengan empat visi yakni: Kemandirian badan peradilan, Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan, Kepemimpinan yang kualitasnya selalu ditingkatkan, serta Kedisiplinan dan transparansi badan peradilan.

Ia mengatakan hal-hal yang perlu dipahami oleh media terkait MA adalah, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di lembaga peradilan.

“Beberapa bentuk pelanggaran, antaran lain korupsi. Korupsi ini ada suap, pungli, gratifikasi, penyalahgunaan terhadap barang dan jasa,” katanya.

Pelanggaran lainnya yakni pelanggaran kode etik maupun pedoman perilaku hakim, kode etik dan pedoman perilaku panitera serta juru sita. Hakim dan nonhakim, ada pelanggaran disiplin terkait dengan PP 53.

“Pelanggaran korupsi ini menarik, karena masih ada OTT terhadap aparatur badan peradilan terjadi. Padahal kita sudah berikan arahan sekuat tenaga, memberikan pengarahan kepada aparatur badan peradilan,” kata Nugroho.

“Ada 834 satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, dengan jumlah aparatur sekitar 80 ribuan, yang harus diawasi kinerjanya” tutup Nugroho. (*/Bn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here