Beranda Hukum OTT, Dinas Perdagangan Prov Sulawesi Selatan.

OTT, Dinas Perdagangan Prov Sulawesi Selatan.

312
0
BERBAGI

Makassar (CompleteNews.Id).

Pada awal bulan desember 2017, Subdit 3 Tipikor menerima informasi ttg terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK), di UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan, Dinas Perdagangan Prov Sulsel.

Dugaan Tindak Pidana K orupsi yg dimaksud terkait dengan, Penyewaan gedung CCC, (Celebes Convention Centre). diduga hasil menyewaan tidak di stor ke Kas Daerah. Penggunaan APBD TA 2017, beberapa kegiatan Penunjukan Langsung di UPTD BPLP Dinas Perdagangan Prov Sulsel. diduga setiap pembayaran dari nilai kontrak penunjukan langsung, dilakukan pemotongan oleh saudara NA selaku kepala UPTD BPLP Dinas Perdangan Prov Sulsel, sebesar 65%” dari nilai kontrak.

Selanjutnya Subdit 3 Tipikor melakukan pemantauan atas kegiatan pemotongan 65%, yang dilakukan oleh saudara NA, selaku kepala UPTD BPLP Dinas Perdangan Prov Sulsel, atas pekerjaan penunjukan langsung dan di dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), di kantor UPTD UPTD Balai Pelayanan Logistik Perdagangan Dinas Perdagangan Prov Sulsel, dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 350.000.000,- di ruangan kepala UPTD, dan diruangan staf sebesar Rp 83.600.000,-

Kronologis OTT :

1. Pkl 10.00 wita sdr Ml, selaku Kontrator Pelaksana penunjukan lamgsung mengantarkan uang sebesar 350 jt kpd kepala UPTD, balai pelayanan logistik dinas perdagangan Sulsel.

2. Pkl 11.44 Wita, Tim Subdit 3 Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel melakukan OTT dikantor UPTD, BPLP Dinas Perdagangan Prov Sulel, dan ditemukan barang bukti Uang sebesar Rp 433.600.000,-  dan Dokumen Buku rekening An NA, Dokumen penyewaan CCC, Dokumen seteron sewa, Dokumen SPK, barang bukti uang tersebut dilakukan penyitaan.

3. Pkl 13.00 wita Tim OTT membawa barang bukti berupa uang.senilai.Rp 433.600.000 bersama Tsk. NA (kepala UPTD) dan Malik Arif (Kotraktor Pelaksana) ke kantor Dit Reskrimsus Polda Sulsel.

Sanksi Pidana yang diberikan kepada keduanya: Untuk Pemberi suab,Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf d Subsider. Pasal 13 UU No. 31 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor.

Untuk Penerimasuab: Pasal 12 huruf a atau b subsider. Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor. (Lap: KHP).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here