Beranda Daerah PEMERIKSAAN 32 PEJABAT PEMPROV SULBAR, OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUL SEL DISOROT LSM.

PEMERIKSAAN 32 PEJABAT PEMPROV SULBAR, OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUL SEL DISOROT LSM.

338
0
BERBAGI

Makassar (CompleteNews.Id).

Pemanggilan 32 Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka pemeriksaan dugaan Korupsi Berjamaah Anggaran APBD Provinsi Sul Bar, Tahun 2016, oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menuai pro dan kontra, baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun Masayarakat Pemerhati Penegakan Hukum Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Sejumlah 17 SKPD dan 32 Pejabat Provinsi Sulawesi Barat, yang di panggil untuk di mintai keterangannya terkait dugaan Korupsi Berjamaah Anggaran APBD tahun 2016, tersebut yakni: Bappeda, Bakorla, BPDB, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, BKD, Dinas Tenaga Kerja, Dinas PU dan Perumahan Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemudah dan Olah Raga, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas ESDM, Dinas Pendapatan Daerah, Satpol PP, Serta Kantor Perwakilan Sulawesi Barat,

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Gerakan Rakyat Anti Kejahatan Indonesia (LSM GERAK INDONESIA), Kadar Hakim, saat dihubungi lewat telepon genggamnya oleh Wartawan CompleteNews.ID, mengatakan “Pemanggilan 32 Pejabat SKPD Provinsi Sul Bar, oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, terkait Dugaan Korupsi Berjamaah Anggaran APBD Sul Bar, 2016, kesannya sangat tergesa gesa, dan akan mengganggu pelayanan birokrasi di daerah itu” katanya.

Lanjut Kadar “Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, masih banyak kasus kasus dugaan Korupsi yang belum tuntas, misalnya: Kasus dugaan Korupsi di Kabupaen Jeneponto, di Kabupaten Takalar, dugaan Korupsi TPPU Pejabat Tinggi Kota Parepare, sampai saat ini, belum di ketahui perkembangan kasusnya, seharusnya itu semua dulu dituntaskan” tutup Kadar Hakim, Ketua Umum LSM Gerak Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here