Beranda Daerah Supardi Pattola, Minta Perlindungan Hukum Kapolda SulSel.

Supardi Pattola, Minta Perlindungan Hukum Kapolda SulSel.

349
0
BERBAGI

Makassa (CompleteNews.Id).

Terkait dugaan Laporan Palsu, yang dilakukan Perempuan bernama Dra Hj Nurhaya, di Polda Sulawesi Selatan, pada Satuan Bidang Propam, dengan No. LP/50/V/2017/ Sub Bang Yanduan. Tanggal 26 Mei 2017, bahwa laporan tersebut adalah tidak benar, dan terkesan mengada ada, dengan membuat keterangan palsu dan menggunakan alat bukti yang tidak sah.

Supardi Pattola, menyurat ke Kapolda Sulawesi Selatan, Minta Perlindungan Hukum, Tembusan Irwasda Polda Sul Sel, Kabid Propam Polda Sul Sel, dan Diret Krimum, Polda Sulawesi Selatan.

Perihal     : Permohonan Perlindungan                          Hukum Terhadap Laporan                          Palsu.

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

K E P A D A  YTH :

BAPAK, KAPOLDA SUL-SEL

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN

DI –

MAKASAR

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                : Supardi Patolla

Jenis kelamin  : Laki-laki

Umur                : 45 Tahun

Pekerjaan        : Swasta

Agama              : Islam

Alamat             : Kp. Salo Mettie desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro,               Kabupaten Pangkep Sul-Sel.

Dengan ini kami mengajukan permohonan perlindungan hukum kehadapan Bapak Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat, sehubungan atas laporan palsu yang dilakukan oleh oknum bernama Dra.H.Marhaya di Polda Sulsel, pada satuan Bidang Propam Polda Sulsel, sesuai bukti laporan Polisi No.LP/50-B/V/2017/Subbag Yanduan tanggal 26 Mei 2017, Bahwa laporan tersebut adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada dengan membuat keterangan palsu dan menggunakan alat bukti berupa surat yang tidak sah,  adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kp.Salo Metti desa Tabo-Tabo kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep yang dijadikan obyek laporan oleh pelapor Dra.Hj.Marhaya pada BidPropam Polda Sulsel dengan No.LP/50-B/V/2017 tanggal 26 Mei 2017, dapat dikatagorikan sebagai laporan palsu dan membuat keterangan palsu, Karena sebidang tanah tersebut adalah sah milik saya Supardi bin Patolla berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan disertai berita acara Eksekusi/penyerahan tanggal 21 Juli 1998 yang disaksikan kepala desa Tabo-Tabo dan Camat Bungoro beserta tokoh masyarakat desa setempat, yang mana sebanyak 4 (empat) orang tereksekusi telah menyerahkan secara sukarela dan meninggalkan tempat;

2. Bahwa pelapor Dra.Hj.Marhaya, apabila memang benar-benar memiliki sebidang tanah diKp.Salo Metti desa Tabo-Tabo kecamatan Bungoro, seharusnya melaporkan orang yang selama ini menguasai atau  memiliki, menanam, menebang dan atau memagari tanah tersebut sejak tahun 1998, dan bukannya melaporkan Ipda Haeruddin sebagai anggota Polri yang tidak berhubungan dengan perkara, karena kepemilikan atas tanah tersebut berdasarkan akta jual beli No.219/BR/PK/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 yang sah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Camat Bungoro, yang mana dalam akta tersebut saya Supardi bin Patolla membuat pernyataan tertanggal 30 Maret 2013 yang pada intinya menjamin bebas sengketa dan bersedia menanggung resiko didepan hukum, Bahwa dengan adanya laporan palsu yang melaporkan Ipda Hareruddin sama halnya kami sebagai orang kecil di pedesaan diadu domba dengan anggota Polri, sedangkan setahu kami Polri sebagai pengayom masyarakat;

3. Bahwa apabila dalam laporan Polisi tersebut diatas, terdapat alat bukti yang dibuat oleh aparat desa baik berupa surat kepemilikan atau surat keterangan tanah yang seakan-akan isinya benar dan tidak palsu terhadap tanah yang telah mempunyai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum pastadalah melanggar hukum dan tidak sah serta melanggar hak subyektif orang lain, yang juga dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;

4. Bahwa dengan membuat laporan palsu dan atau terhadap orang yang membuat keterangan palsu tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab IX tentang Sumpah palsu dan keterangan palsu, pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun” yang mana sejalan dengan R.Soenarto Soerodibroto dalam bukunya KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad menyebutkan syarat dari tindak pidana tersebut adalah :

a. Suatu ketentuan undang-undang yang menghendaki suatu keterangan dibawah sumpah atau mempunyai akibat-akibat hukum.

b. Pemberian keterangan palsu dan kesengajaannya ditujukan kepada kepalsuannya itu.

Demikian permohonan perlindungan hukum ini kami ajukan kehadapan Bapak Kapolda Sulawesi Selatan,  kami sebagai masyarakat kecil mohon kiranya atas perbuatan pelapor yang telah merugikan baik secara materiil maupun Imaterril, terhadap laporan yang tidak benar serta tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan atas tanah yang sah sebagai alat bukti otentik dapat ditindak lanjuti sesuai hukum berlaku, Dan atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terma kasih yang sedalam-dalamnya.

Tabo-Tabo, 29 November 2017

Hormat Kami

 

Supardi bin Patolla.

 

TEMBUSAN, KEPADA  YTH :

1. IRWASDA POLDA SULAWESI SELATAN,  DI –  MAKASAR

2. KABID PROPAM POLDA SULAWESI SELATAN,  DI –  MAKASAR

3. DIRETKRIMUN POLDA SULAWESI SELATAN.  DI –  MAKASAR.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here