Beranda Metro Terbit IMB di Fasilitas Umum, Koq Bisa?

Terbit IMB di Fasilitas Umum, Koq Bisa?

681
0
BERBAGI

Dua lembaga swadaya Masyarakat (LSM) mempertanyakan aktifitas pembangunan pagar jalan Perintis Kemerdekaan KM 8 tepatnya pasar malam depan M,Tos Makassar, Pasalnya lokasi tersebut diduga kuat status Fasilitas Umum

Seperti yang diutarakan Ketua LSM KONTAK, Iswanda kepada awak media menyayangkan adanya pembangunan di lokasi Fasum Umum milik pemerintah, padahal sudah jelas-jelas disitu Fasum sesuai Site plan pengembang.

” Kenapa Dinas Tata Ruang Kota Makassar melawan keputusannya sendiri, pasalnya mereka yang menerbitkan IMB lalu mereka melarang lagi. Koq bisa, makanya kami menilai ada keganjilan.

Tahun 2017 Dinas Tata Ruang Makassar, menerbitkan IMB dengan dasar mempunyai sertifikat, Tapi bagaimana keputusan surat tahun 2012 yang di terbitkan tentang perihal lahan yang ada disitu bahkan sempat diberitahukan kepada kelurahan dan kecamatan. Bahwa di lokasi tersebut sifatnya adalah fasum fasos.

Dengan adanya persoalan tersebut maka kami dari LSM mempertanyakan. Ada apa dengan pihak pemerintahan kota makassar?, ucap wandi pada saat jumpa pers di kafe jalan Singa, Sabtu (23/09/2017) kemarin

Ketua CCW Masriadi, menambahkan, kami meminta Walikota Makassar, “Danny” Pomanto untuk turun tangan melihat kinerja anggotanya di bawah sekaligus mendengar langsung keluhan pemilik rumah toko. Pasalnya mereka telah membangun pagar pembatas depan pemilik ruko yang sudah lama bermukim disitu dan mereka tahu kalau lokasi yang akan dibangun itu fasilatas umum.

” Apa lagi sebelum dibangun pagar ditempat fasum, disitu sudah dimaanfatkan masyarakat untuk berjualan dan itu bagus menurut hemat kami karena ada pergerakan ekonomi rakyat disitu, Apalagi belum lama ini penghuni pasar malam dibongkar pihak kecamatan dengan dalih tidak ada izinnya, padahal sebenarnya lokasi tersebut akan dibangun ruko”,terangya

Dengan adanya permasalahan ini lanjut masriadi, seharusnya pemerintah kota memberikan ruang terhadap publik kemudian ketika itu peruntukannya untuk ruang terbuka hijau itu sangat bagus dan perlu dikaji ulang penertiban IMB nya, serta dampak lingkungan karena pembangunan tersebut berdekatan dengan sungai Tallo, itu harus jelas kajiannya. Maka kesimpulan kami penertiban IMB serta sertifikat petut rawan terjadi “kecurangan” untuk itu kami akan mengambil tindakan untuk menggugat pemerintah agar IMB serta Sertifikat di lahan fasilitas umum dibatalkan sekaligus akan melakukan aksi di kontor DPRD Makassar untuk langkah keseriusan kami sebagai warga makassar dalam menyelamatkan aset pemerintah yang disinyalir dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.”tegas Masriadi

Kepala Dinas Tataruang dan Bangunan Kota Makassar, Ahmad Kafrawi saat di konfirmasi melalui Whatsapp hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapannya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here