Beranda Metro Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK RI Wilayah VIII, Bidik Aset Pemerintah...

Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK RI Wilayah VIII, Bidik Aset Pemerintah Kota Makassar.

333
0
BERBAGI

Makassar – (CompleteNews.Id).

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah VIII, berada di ruang kerja Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto. Senin (29/4/19).

Kehadiran Tim KPK ini dalam rangka monitoring dan evaluasi, menyangkut aset – aset Pemerintah Kota Makassar, yang bermasalah.

Tim koordinasi supervisi dan pencegahan (korsupgah), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipimpin Koordinator Wilayah VIII Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adliansyah Malik Nasution.

“Kita baru mendengar permasalahan aset – aset yang ada di Makassar. Ada beberapa aset kurang lebih sekitar 25 item, bermasalah di Kota Makassar” kata Adliansyah di kantor Balaikota Makassar.

Menurut Aldiansyah, Aset bermasalah tersebut, berupa aset tanah dan bangunan. Melalui monev tertutup ini, akan dibahas soal langkah taktis dalam menyelesaikannya.

“Itu kita simpulkan ditangani oleh siapa. Nanti akan ditangani oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara, tetapi ada juga mungkin diminta bantuan BPN (badan pertanahan nasional), khususnya sertifikasi daripada aset” jelas Aldiansyah.

Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar, menyerahkan sejumlah aset kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Totalnya ada 700 persil.

Aset itu berupa fasilitas umum, fasilitas sosial (fasum – fasos) yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga.

“Aset yang tidak disetor, yang dikuasai orang. Kemudian yang direbut orang, diduduki orang, dan sengaja dihilangkan orang” jelas Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, saat itu.

Penyerahan daftar aset merupakan bentuk rangkaian koordinasi dan supervisi Pemerintah dengan lembaga antirasuah. Salah satunya terkait manajemen aset Pemerintah Daerah.

Daftar aset tersebut akan diteliti KPK, untuk dipastikan riwayat dan status kepemilikannya, mengapa aset yang dimaksud bisa digunakan atau dikelola pihak di luar Pemerintah.

Aset-aset tersebut sendiri telah dikuasai orang lain sebelum Moh Ramdhan Pomanto menjabat sebagai Wali Kota Makassar. (*/Mn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here