Beranda Advetorial Yusril: Gubernur Boleh Bilang Mohon Maaf, DPRD Tidak Relevan Mengajukan Hak Angket...

Yusril: Gubernur Boleh Bilang Mohon Maaf, DPRD Tidak Relevan Mengajukan Hak Angket Kepada Saya.

822
0
BERBAGI

Makassar — (CompleteNews.Id).

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan hak angket, terhadap Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.

Hak angket tersebut telah bergulir, sudah satu bulan lamanya. Kini hak angket itu, sudah memasuki tahap pemanggilan pihak terkait.

Hak angket DPRD Sulawesi Selatan ini, mengundang perhatian sejumlah pihak.

Menurut Yusril, secara prinsip Hak Angket atau hak penyelidikan, seharusnya dipergunakan oleh DPRD ketika Kepala Daerah melakukan pelanggaran hukum, sementara aparat penegak hukum di daerah tersebut, tidak berani melakukan penyelidikan dan penyidikan karena Kepala Daerah otoriter dan sewenang-wenang.

Hak Angket itu senjata bagi DPRD untuk menyelidiki kepala daerah, yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum, sementara Polisi dan Jaksa tidak berani mengusutnya, karena Kepala Daerahnya otoriter.

“Di situlah DPRD turun tangan atas nama rakyat, untuk mengambil alih tugas aparat penegak hukum,” ujar Yusril Ihza Mahendra.

Dijelaskan bahwa, UU memberi kewenangan kepada DPRD melalui Hak Angket, untuk melakukan penyelidikan yang sebenarnya merupakan tugas aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim.

Jika penyelidikan panitia Hak Angket DPRD, ternyata membuktikan bahwa kepala daerah melanggar hukum, maka keluarlah rekomendasi DPRD kepada polisi atau jaksa, agar melakukan langkah hukum, terhadap Kepala Daerah yang otoriter tersebut.

“Contoh kasus pelanggaran yang bisa dilakukan Hak Angket, misalnya Kepala Daerah korupsi atau Kepala Daerah yang menyelewengkan anggaran,” ucap Yusril.

Yusril mengaku heran dengan lima indikasi pelanggaran hukum, yang dijadikan pijakan DPRD Sulawesi Selatan, untuk mengeluarkan Hak Angket terhadap Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Untuk diketahui, ada lima indikasi pelanggaran yang bakal diselidiki DPRD Sulawesi Selatan yakni:

1. Terbitnya SK Wakil Gubernur melantik 193 pejabat di Pemprov Sulsel, yang mengindikasikan dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel.

2. Indikasi KKN dalam mutasi ASN, karena gubernur atau wagub membawa ASN dari Kabupaten Bantaeng dan Bone.

3. Indikasi KKN penempatan Pejabat Eselon IV hingga eselon II.

4. Pencopotan Jumras (Kepala Biro Pembangunan) dan Lutfi Natsir (Kepala Inspektorat).

5. Penyerapan anggaran masih rendah.

“Melihat kelima indikasi itu, seharusnya yang paling tepat digunakan DPRD adalah Hak Interpelasi atau Hak Bertanya. Artinya DPRD mempertanyakan kebijakan Kepala Daerah,” papar Yusril.

Menurut Yusril, Hak Angket DPRD Sulsel sangat kental, menunjukkan persoalan politik ditarik ke ranah hukum.

“Politik itu yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa dijadi hitam,” katanya.

Yusril menilai, sebenarnya jika dasar pengajuannya salah, DPRD Sulsel bisa saja membatalkan Hak Angketnya.

“Tapi apa DPRD mau menganulir Hak Angketnya? Pasti malu dong,” katanya sambil tertawa.

Karena itu Yusril menyarankan, Gubernur Nurdin Abdullah agar tak gentar dengan Hak Angket yang ditujukan kepadanya.

Gubernur memang wajib datang ketika dipanggil Pansus Hak Angket.

“Tapi nanti di persidangan, Gubernur boleh bilang mohon maaf, DPRD tidak relevan mengajukan Hak Angket kepada saya” lanjut Yusri.

“Boleh dong Gubernur menyampaikan haknya untuk keberatan. Kalau saya jadi Gubernur Nurdin Abdullah, saya bakal ladeni DPRD,” tutup Yusril Isha Mahandra. (*/Zc).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here