Makassar — (CompleteNews.Id).
Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad, menggelar Pertemua dengan Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Sulawesi Selatan.
Pertemua itu berlangsung di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Jumat (3/11/23).
Pertemuan itu dihadiri Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, yang dipimpin langsung Kepala Perwakilan sebagai penanggung jawab.
“Jadi tadi kita menerima BPK RI yang dipimpin langsung Kalan (Kepala Perwakilan), sebagai penanggung jawab tim,” lannutnya.
“Ada dua tim (Pemeriksa BPK) yakni, yang terkait belanja terperinci di OPD Pemprov Sulsel, ada juga tim terkait operasional Rumah Sakit Umum Labuang Baji,” jelas Pj Sekprov.
Dalam pertemuan itu. Pj. Sekprov Muhammad Arsjad berharap. Kedatangan Tim Pemeriksa BPK ini bisa memberikan perbaikan, dalam tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik.
Pj Sekprov. Muhammad Arsjad dalam kesempatan itu menyampaikan. Kepada para pimpina Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel, untuk bekerjasama dengan BPK, dengan menyiapkan Bahan, Data. Informasi yang dibutuhkan BPK. Dalam proses pemeriksaannya.
“Termasuk memberikan keterangan-keterangan, klarifikasi-klarifikasi yang tuntas, kepada tim pemeriksa yang waktunya kurang lebih 40 hari. Nah tentu Pemerintah Provinsi berterima kasih kepada Tim BPK, yang tentunya harapan kita tidak hanya bisa memahami kondisi keuangan kita, tetapi juga bisa memberi justifikasi kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi saat ini,” ungkapnya.
Pj Sekprov. Muhammad Arsjad menjelaskan. Kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi diera kepemimpinan Penjabat Gubernur, menjadi bagian penting dari upaya yang tidak hanya pemenuhan tata kelola pemerintahan, tetapi juga terkait kebijakan-kebijakan yang diambil Pj Gubernur.
“Itu dilihat sebagai bagian dari upaya pemenuhan Agenda-agenda Nasional, yang juga tidak kalah pentingnya. Tentu kita berharap kedepan kebijakan yang ditempuh oleh bapak PJ gubernur ini, bisa diperkuat lagi melalui rekomendasi-rekomendasi dari BPK yang khususnya terkait catatan-catatan yang perlu diperbaiki kedepannya,” lanjutnya. Sehingga 2024 mendatang dan tahun selanjutnya, APBD Sulsel bisa jauh lebih baik lagi.
- “Lebih baik dalam arti administrasi pengelolaan, lebih baik dalam arti pemenuhan mandatori, lebih baik lagi dalam arti pemenuhan layanan, dan tentu lebih baik dari sisi mendorong peningkatan kinerja penyelenggara Pemerintahan termasuk pembangunan, dan tentunya itu akan terlihat semuanya dari capaian indikator makro maupun tugas-tugas yang diamanahkan pemerintah pusat kepada kita maupun apa yang sudah menjadi harapan masyarakat kita,” tandas Pj Sekprov. Sulsel, Andi Muhammad Arsjad. (*/sp).
